Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

 

Merupakan izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

  1. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan, yang mengakibatkan terjadinya:
  2. Foto copy Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan Perubahannya;
    1. Untuk industry perlu mencantumkan Diagram Alir Produksi (Flow Chart of Production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
    2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
  3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan;
  4. KeteranganRencanaKegiatan:
    1. Perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan; dan/atau
    2. Perubahan nama dan Negara asal pemegang saham, harus melampirkan :
      1. Kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkuler seluruh pemegang saham atau akta perubahan dalam bentuk pernyataan keputusan rapat / berita acara RUPS;
      2. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah :
        1. Pemerintah Negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia;
        2. Perorangan asing, melampirkan fotocopy paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
        3. Badan usaha asing melampirkan fotocopy anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam bahasa Inggris atau terjemahannnya dalam bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
        4. Perorangan Indonesia, melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan fotocopy NPWP;
        5. Badan hukum Indonesia, melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan
      1. Penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;
  5. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
  6. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
  7. Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
  8. Hasil pemerikasaan lapangan (apabila diperlukan);
  9. Permohonan ditanda tangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan;
  10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.
 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.
     
 Perpanjangan Izin Lokasi : 1 (satu) tahun.
     
 Tanpa Biaya
     
Formulir permohonan  | Download
     

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…